“Politik Hukum Kewenangan Pajak”

 Kekuasaan pajak tak lepas dari sejarah pemungutan

Tampaknya kekesalan atau kemarahan masyarakat atas merebaknya kasus perpajakan di media massa, telah menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar misalnya soal kewenangan atau kekuasaan institusi pajak. Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin, pernah mempertanyakan besarnya kewenangan Ditjen Pajak yang meliputi bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dirangkap menjadi satu. Pertanyaan tersebut tentu merupakan hal yang wajar.

Ditangkapnya ketiga kewenangan oleh Ditjen Pajak tentunya tidak lepas dari kemauan politik hukum pemerintah bersama-sama DPR dalam memetakan pola kekuasaan Ditjen Pajak yang tugasnya menghimpun penerimaan negara sesuai undang-undang. Kondisi politik hukum perundang-undangan pajak demikian memang tidak bisa disalahkan, sepanjang kristalisasi proses hukum pembentukannya sudah melalui jalur atau proses yang benar. Persoalannya sekarang, apakah kewenangan pajak perlu ditinjau ulang ? Inilah pekerjaan rumah kita bersama untuk membahasnya guna menyukseskan penerimaan pajak.

Ketika banyak orang berpendapat bahwa kewenangan ataukekuasaan pajak harus sejajar dengan pelayanan, rasanya menjadi agak sulit dicerna bila tiga kewenangan pajak masih menjadi satu kesatuan. Jika ada pertanyaan mengatakan bisakah kewenangan atau kekuasaan pajak disejajarkan dengan pelayanan? Jawabannya, tentu bisa. Kewenangan pajak dalam konteks kebijakan publik yang baik seharusnya diartikan sebagai proses pemberian pelayanan kepada seluruh wajib pajak. Tidak ada lagi arti yang lain.

Paradigma masyarakat yang melihat kewenangan pajak dalam arti untuk mereposisi fungsi Ditjen Pajak, perlu menjadi perhatian dan kajian bersama agar kepentingan negara dalam mewujudkan sukses penerimaan pajak, tetap menjadi prioritas utama.

Paradigma perpajakan tidak bisa dilihat untuk kepentingan sepihak atau segolongan masyarakat, tetapi lebih pada kepentingan negara guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Kewenangan atau kekuasaan pajak, sebenarnya merupakan politik hukum yang disepakati dalam bentuk perundang-undangan perpajakan yang ada. Wacana mengurangi kewenangan atau kekuasaan adalah proses politik hukum yang harus disepakati bersama. Yang pasti kesejahteraan dan keadilan melalui pajak, harus menjadi fokus utama yang perlu direnungkan.

Dominasi kekuasaan pajak sebenarnya tidak lepas dari sejarah pemungutan pajak sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sekali-pun zaman (masa) serta sistem pemungutan pajak telah berganti, pengertian dan pemahaman pajak sejak dahulu sampai sekarang tetap saja sama. Arti pajak yang mempunyai sifat memaksa, pasti tidak disukai orang. Pajak selalu menjadi momok masyarakat. Pastinya,orang tidak happy membayar pajak.

Dengan diberlakukannya selfassessment system, sifat memaksa pajak sedikit melunak. Artinya, sifat memaksa pajak tidak perlu terjadi bila masyarakat peduli dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kekuasaan pajak seharusnya akan luntur dengan sendirinya bila masyarakat peduli pajak. Tapi kenyataannya banyak masyarakat kurang peduli walau sudah diberikan kepercayaan oleh undang-undang. Akibatnya,timbul kekuasaan pajak. Jadi, dominasi kewenangan atau kekuasaan pajak sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat peduli pajak.

Kajian kewenangan

Usulan Hariyadi Sukamdani agar kewenangan pajak tidak merangkap fungsi eksekutif, legislatifdan yudikatif, tentu amat menarik. Kajian para praktisi, akademisi maupun masyarakat lainnya, patut menjadi perhatian bersama. Bahkan pajak sebagai sentra penerimaan negara patut didukung penuh Presiden dalam segala sesuatunya. Kajian kewenangan pajak adalah tugas kita bersama. Politik hukum ke arah itu harus bisa dilakukan dengan baik.

Pengelolaan penerimaan pajak dengan mengkaji kewenangan pajak harus menjadi strategi jangka panjang tanpa melihat kepentingan politik sekelompok orang. Keseriusan pemerintah menjadi ujian bersama melihat masa depan yang pasti. Kajian kewenangan sekaligus mencari format baru, menjadi kecon-dongan yang patut disikapi untuk perbaikan dengan alasan konsen-trasi pengumpulan uang pajak, dan, alasan hukum pembagian kewenangan.

Kajian kewenangan proses upaya hukum keberatan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti diatur dalam Pasal 25 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UUKUP), menjadi contoh untuk bisa dilakukan perubahan atas undang-undangnya. Lagi-lagi politik hukum perundang-undangan yang menjadi kesepakatan, akan menjadi rujukan yang menjadi dasar hukum semua pihak untuk melaksanakannya.

Bila ada pemikiran agar lembaga keberatan dipisahkan dari institusi pajak, juga menarik untuk dikaji. Dari sisi kewenangan kelembagaan, memindahkan lembaga keberatan dari Ditjen Pajak bisa dipahami dalam konteks objektivitas proses mencari keadilan. Jika itu yang dimaui, prioritas mengubah undang-undang adalah jalan keluarnya. Ditjen Pajak sebagai pelaksana undang-undang harus patuh bila undang-undang telah mengatur demikian.

Teori yang menyatakan lembaga keberatan sebagai lembaga peradilan semu, sudah saatnya untuk dipikirkan kembali. Politik hukum proses hukum penyelesaian utang pajak yang memenuhi rasa keadilan serta kecepatan dalam proses administrasi, menjadi idaman kita semua untuk mewujudkannya.

Kalau begitu, momentum mengkaji ulang perundang-undangan pajak, menjadi irama yang perlu didengarkan bersama guna meluruskan format kewenangan pajak. Momentum dan niat kuat pemerintah dengan dukungan dunia usaha, kalangan akademisi, praktisi pajak serta masyarakat luas, adalah tepat untuk segera memulainya.

Memang tidak mudah membenahi politik hukum perpajakan dalam berbagai kompleksitasnya. Butuh perhatian dan keseriusan semua pihak untuk mendiskusikannya bersama. Berbagai bahan kajian yang sudah dilakukan kiranya bisa menjadi modal untuk dimatangkan menuju perbaikan sistem perpajakan yang pastinya saat ini belum sempurna.

 

Penulis : RICHARD BURTON