“Menyoroti Kepercayaan Wajib Pajak”

Kenaikan pemilik NPWP tahun lalu mencapai 50%

Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Tidak dapat dipungkiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang harus dipatuhi. Disisi lain, negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ibarat dua sisi mata uang, kepatuhan dan kepercayaan pembayar pajak selalu menjadi perdebatan dalam memahami arti pajak itu sendiri. Kecenderungan pembayar pajak tidak patuh membayar pajak adalah hal wajar karena sejak dulu pajak tidak disukai masyarakat.

Mencari jalan keluar untuk itu, negara berupaya memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya dengan harapan timbul kepatuhan yang diharapkan.

Saat pajak menjadi andalan penerimaan, kepercayaan negara kepada pembayar pajak tentu merupakan kebanggaan yang tidak boleh pupus. Kepercayaan yang diberikan menjadi harga mahal yang patut diimbangi dengan sikap patuh pembayar pajak melihat kondisi negaranya yang masih membutuhkan dana cukup besar.

Ketika kepatuhan menjadi ukuran keberhasilan reformasi pajak, tentu menjadi alasan pembenar bagi negara menyikapi gejolak ekonomi dunia yang belum pulih. Menghadapi itu, kepatuhan pembayar pajak (wajib pajak) dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh menjadi penting untuk dikaji ulang, walau ukuran kepatuhan tidak linier dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah.

Soal kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh, untuk tahun 2009 Ditjen Pajak menargetkan besaran 45% dari jumlah wajib pajak terdaftar (Surat Edaran Ditjen Pajak No.68/2009). Angka 45% yang ditetapkan tentu bisa menjadi perdebatan sebagian orang. Mereka mungkin mempertanyakan kenapa hanya menargetkan 45%? Kenapa tidak menargetkan angka 70% atau 80% bahkan 90%?

Memang, dibandingkan dengan rasio kepatuhan dalam beberapa tahun terakhir yang hanya 35% sampai 405, rasio kepatuhan tahun 2009 tergolong cukup baik. Bahkan per November 2009, capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sudah mencapai 50,94%. Dengan kata lain, dari 15,91 juta pemilik NPWP, sudah 8,10 nn.i yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya. Kesadaran pemilik NPWP adalah satu faktor yang me-mengaruhinya.

Menyoroti kepatuhan pembayar pajak seharusnya menjadi kepedulian bersama. Sekalipun negara sudah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam menghitung besaran pajaknya, tingkat kepatuhan masyarakat perlu tetap dikaji dan ditingkatkan terus-menerus.

Semakin meningkat

Bahkan menyoroti kepatuhan pembayar pajak menjadi penting mengingat jumlah pemilik NPWP semakin meningkat. Dalam 3 tahun terakhir terlihat jumlah pemilik NPWP cukup signifikan. Tahun 2007, tercatat sebanyak 7,13 juta, tahun 2008 sebanyak 10,68 juta dan tahun 2009 sebanyak 15,91 juta. Kenaikan jumlah pemilik NPWP di tahun 2009 hampir mencapai 50% dibandingkan dengan tahun 2008.

Dengan kenaikan jumlah pemilik NPWP, wajar bila tingkat kepatuhan penyampaian SPT harus semakin tinggi juga. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut?

Satu hal yang pasti, mengingatkan terus akan kesadaran dan kepedulian (kejujuran) seluruh pemilik NPWP untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya. Memberikan pemahaman hak dan kewajiban kepada pemilik NPWP baru, harus menjadi sorotan kantor pajak yang tidak boleh ditawar lagi.

Saat jumlah pemilik NPWP terus meningkat, tingkat kepercayaan [imsi] menjadi ukuran lain bagi Pemerintah cq. Ditjen Pajak dalam melakukan upaya memberikan berbagai macam pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Ukuran kepercayaan ini pun menjadi sorotan Wiratni ketika menyampaikan orasi ilmiah sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, beberapa waktu lalu.

Wiratni menegaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan negara dari sektor pajak adalah terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penurunan kepercayaan tidak hanya pada aturan dan undang-undang yang ada, tetapi juga pada proses pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Menyadari pentingnya kepercayaan publik mengenai peng-gunaan uang pajak bagi pembangunan, jelas dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari penggunaannya. Artinya, publik harus bisa menerima bagaimana sesungguhnya penggunaan uang pajak yang sudah terkumpul dalam pundi APBN. Apakah pemanfaatannya sudah digunakan dengan sebaik-baiknya?

Kalau indikasi penggunaan uang pajak tidak mencapai sasaran yang dituju yaitu masyarakat adil dan makmur, proses pengeluaran dan pemanfaatan pajak patut ditinjau kembali agar publik bisa yakin dan keper-
cayaan bisa meningkat.

Dengan kepercayaan publik yang meningkat, termasuk melakukan revisi aturan pajak dengan bahasa mudah dimengerti dan proses administrasi yang sederhana, diharapkan pajak akan meningkat.

Ukuran kepercayaan lain terlihat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan survei mengenai layanan publik. Dari berbagai instansi pusat dan daerah, instansi pajak- (Ditjen Pajak) tampaknya tidak termasuk dalam daftar 15 unit layanan dengan skor integritas terendah.

Sebaliknya, Warta Ekonomi, salah satu media nasional mengakui bahwa Ditjen Pajak telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wana Ekonomi memberikan penghargaan berupa special achievement public service dan e-govemment award 2009 kepada Ditjen Pajak.

Kado penghargaan tersebut tentu merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi Ditjen Pajak untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat menjadi ukuran yang harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan secara terus-menerus.

Harus diakui pula ukuran kepercayaan menjadi harga mahal yang harus dibayar oleh setiap instansi yang memberikan layanan publik. Kalau itu bisa menjadi komitmen bersama, barangkali penghargaan (award) bukan lagi menjadi ukuran kepercayaan. Namun, saat ini award masih menjadi ukuran kepercayaan dari publik itu sendiri.

Mengawali tahun 2010 yang baru berjalan beberapa hari, komitmen menjaga institusi publik yang dipercaya menjadi satu keharusan mulai dari pucuk pimpinan sampai staf yang paling bawah. Ditjen Pajak tentu saja akan mengga wangi dan menjadi kendali dalam memimpin reformasi menuju kepercayaan yang tinggi.

Jika itu terbukti, kepatuhan pembayar pajak dan kepercayaan publik yang tinggi akan menjadi bukti suksesnya penerimaan pada tahun 2010 yang akan kita songsong bersama.

 

Penulis : Richard Burton via Sumber : Bisnis Indonesia