Demokrasi, Pemilu dan Penegakan Hukum

Demokrasi Modern menurut definisi aslinya adalah bentuk pemerintahan yang di dalamnya banyak keputusan pemerintah atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak yakni dari mayoritas di pemerintahan atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak, yakni dari mayoritas di pemerintahan (consent of a majority of adult governed).Namun batasan konseptual yang mudah difahami tentang “demokrasi” adalah, suatu proses dari system penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan suatu negara yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Syarat Mengajukan Gugat Cerai

 

Jika perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh untuk untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka pahamilah tentang semua persyaratan dan prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian, karena hal itu akan mempermudahkan anda. Tapi sebelum kita pelajari tentang prosedur dan syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, upayakanlah banyak hal, biar bagaimanapun usahakan semaksimal mungkin untuk menghindari perceraian, karena dampak perceraian bisa berakibat buruk untuk keluarga.

PENDAHULUAN
Sebelum membahas permasalahan tentang Gugatan sebaiknya kita harus mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut GUGATAN. Dalam hal ini gugtan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg).
Persyaratan Mengajukan Gugatan Perceraian
Gugatan juga merupakan Tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri “eigenrichting” dimana bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d’internet, point d’action ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan.
Dalam hal ini pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang diajukan sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memaksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain :
a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
d. Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiaya berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali
g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab Kabul
h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakhrmonisan dalam keluarga
Hal ini telah diatur semua di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No.7/89)
Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:
Memberikan ijin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
Menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami;
Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.
Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat atau isteri atau kuasanya :
1. Tahap membuat surat gugatan
a. Mengajukan Gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (pasal 118 HIR, 142 Rbg Jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)
b. Penggugat di anjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’iyah tentang tata cara membuat surat Gugatan (Pasal 119 HIR, 143 Rbg Jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)
c. Surat Gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat Gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah:
a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)
b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, jo. Pasal 32 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974)
c. Bila penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989)
d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat 3 UU No. 7 tahun 1989)
3. Gugatan tersebut memuat :
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan Gugatan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989);
 
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Rbg jo. Pasal 89 UU No. 7 tahun 1989) bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 Rbg)
 
6. Penggugat dan tergugat menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama / mahkamah syar’iyah
1. Penggugat mendaftarkan Gugatan cerai talak ke pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah
2. penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.
3. a. Tahapan Persidangan :
Ø Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami isteri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
Ø Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 tahun 2003);
Ø Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan, Jawaban, Jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan
Ø Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugtan rekonpensi / gugatan balik (Pasal 132a HIR, 158 Rbg)
b. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah atas gugatan cerai talak sebagai berikut :
· Permohonan di kabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.
· Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama / mahkamah syar’iyah tersebut.
· Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan Guagatan baru.
4. Setelah Ikrar talak diucapkan paitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989)Demikian mengenai persyaratan juga prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian, semoga bisa bermafaat.

Delik Formil dan Delik Materiil dalam Perkara Korupsi

Delik Formil dan Delik Materiil dalam Perkara Korupsi

Dalam kajian ilmu pengetahuan, korupsi merupakan obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya, pada saat penegakan hukum berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, muncul sejumlah deretan tafsir yang diusung oleh para pihak penegak dan pengabdi hukum untuk memenuhi kepentingan posisinya masing-masing. Dalam hal ini, pemilihan pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum sering tidak dipergunakan untuk menguji kebenaran perkara, tetapi hanya untuk mencari pembenaran atas dugaan atau sangkaan, yang tentu saja menguntungkan kepentingan diri sendiri dan merugikan kepentingan pihak lain. Ini berarti, sehebat apapun pasal-pasal itu disusun otomatis pasal-pasal tersebut tidak lebih dari benda bisu yang tidak dapat melawan kodratnya sebagai kalimat yang telah dicetak apa adanya, tanpa memiliki pemaknaan lain kecuali seperti yang tertulis lugas.
Bertolak dari realita yang demikian dan fakta yang membuktikan bahwa para pelaku bermasalah dalam kasus korupsi selalu lolos dari jeratan hukum, maka dalam rangka melakukan pendidikan hukum kritis, pada tulisan ini akan dibuat catatan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

“setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari bunyi pasal yang demikian, jelas pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah “setiap orang” dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (Persoonlijkheid) dan badan hukum (Rechtspersoon). Untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.
Sedangkan bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, pada pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati.
Menurut Darwin Prinst, (2002 : 23), keseluruhan sanksi yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan khususnya yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) pada dasarnya menganut 3 sifat dari ancaman pidana, yakni : pertama, kata “dan atau” yang tertuang dalam suatu ketentuan pemidanaan, maka pemidanaan dalam ketentuan tersebut bersifat komulatif dan alternatif. Kedua, kata “dan” yang terdapat dalam suatu ketentuan pemidanaan, maka pemidanaan dalam ketentuan tersebut adalah bersifat komulatif. Ketiga, kata “atau” yang tertera dalam suatu ketentuan pemidanaan, maka pemidanaan dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif.
Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur/elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah Pertama, adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara MELAWAN HUKUM. Kedua, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI. Ketiga, akibat perbuatan tersebut adalah DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.
MELAWAN HUKUM
Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, seharusnya dipahami secara formil maupun secara materil. Secara formilberati perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981, Tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Pelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 110 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan DPRD, dll.
Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.
Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materil (Materiele Wederrechttelijkeheid) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian “melawan hukum (Onrechtmatige Daad)” dalam pasal 1365 KUH Perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin, disebut : “Nullum Delictum Nulla Poena Lege Pravie Poenali” yang dalam hukum pidana Indonseia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.
Alasan dari para pihak yang menolak perluasan unsur “melawan hukum” ini pada dasarnya dapat di terima oleh akal sehat, namun belum tentu bertolak dari suatu pemikiran/akal yang sehat karena perlu diingat juga bahwa Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah sejak lama mengakui dan menerapkan Materiele Wederrechttelijkeheid dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi.
Putusan dalam perkara tindak pidana korupsi pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum yang tertulis dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan hukum yang tidak tertulis, yaitu tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
Diamping Yuresprudensi yang sudah ada ini, dalam teori hukum juga diakui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak saja bertentangan dengan hukum yang dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat (R. Soeroso, 2000 : 294). Teori hukum ini sangat penting, mengingat suatu putusan yang benar tidak hanya didasarkan pada Undang-undang atau yurisprudensi saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, traktat, doktrin dan pendapat ahli hukum.
Dalam kaitannya dengan perlusan unsur melawan hukum ini, Marwan Effendi (2005 : 14) berpendapat bahwa mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang muncul akhir-akhir ini, idealnya unsur perbuatan melawan hukum harus dipahami baik secara formil maupun materil karena: Pertama, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga di golongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (Extra Ordinary Efforts). Kedua, dalam merespon perkembangannya kebutuhun hukum di dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.
Argumen dari Marwan Effendi ini, pada dasarnya sesuai dengan dictum menimbang huruf b dan Penjelasan umum alenia tiga UU No. 31 Tahun 1999, serta dictum menimbang huruf a penjelasan umum alinea kedua UU No. 20 Tahun 2001, sehingga sangat masuk akal apabila perbuatan melawan hukum dalam pembuktian suatu tindak pidana korupsi, harus di pahami dan dibuktikan secara materil dan atau formil.
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI
Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapt disebut kaya sedangkan didesa seseorang yang mrmpunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.
Ada 3 point yang harus di dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu : Pertama, Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.
Unsur/elemen ini pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah suatu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang hendaknya dikaitkan dengan unsur/elemen “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).”

Dari bunyi pasal pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-perorangan (Persoonlijkheid). Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan …”, menunjukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan (Persoonlijkheid) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri.
Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi : Pertama, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). Kedua, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Keempart, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kelima, Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, “… oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya…”.
Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni: Pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berari menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarimta, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.
Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.
DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA
Point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah :
a. Merugikan Keuangan Negara
Menurut penjelasan UMUM UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
b. Perekonomian Negara
Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disususun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Lihat penjelasan UMUM UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Kedua poin dalam unsur/elemen “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ menunjukan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil. Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun : 135-136), delik formil (Delict Met Formeele Omschrijiving/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (Delict Met Materieele Omschrijiving/delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.
Dari pemahaman seperti ini, maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Demikianlah tulisan ini dibuat, kiranya bermanfaat bagi siapa saja yang peduli terhadap penegakan hukum kasus dugaan korupsi di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur. (Salus Pupuli Suprema Lex, kepentingan massa-rakyat adalah hukum tertinggi)

Delik Penyertaan Dalam Teory dan KUHP

Oleh : Drs. M. SOFYAN LUBIS, SH.

I.     Perbedaan bentuk penyertaan seperti KUHP Jerman antara pelaku (Tater ), penganjur ( Anstifter ) dan pembantu ( Gehilfe ), titik berat diletakkan pada sikap batin para peserta.

Dalam teori hukum pidana perbedaan antara ketiga bentuk penyertaan yang dititik beratkan kepada sikap batin masing –masing peserta dinamakan ajaran penyertaan yang subyektif ( subjectieve deelnemingsleer ). Orang yang digolongkan sebagai Tater harus mempunyai Taterwille (niat) untuk melakukan perbuatan sebagai perbuatan sendiri.

II. Terhadap orang penganjur, berdasarkan pasal 55 ayat (2) KUHP, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan serta akibat perbuatan itu.

III. Menurut peraturan KUHP , bentuk penganjuran itu terdapat 4 isi ketentuan sebagai     syarat yaitu :

  1. ada orang yang menggerakkan orang lain,
  2. ada orang yang dapat digerakkan,
  3. cara menggerakkan harus dengan salah satu upaya tertentu, dan
  4. orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana.

IV. Ciri pokok perbuatan menyuruhlakukan terletak pada alat yang dipakai berupa orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabakan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, sedangkan unsur lainnya harus ada alat yang dipakai berupa orang lain yang berbuat dan tidak ditentukan daya upaya /  cara-cara menyuruh orang lain itu.

Pertanggungjawaban orang yang menyuruh dibatasi yaitu:

  1. hanya sampai pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh, walaupun maksud orang yang menyuruh lebih jauh daripada perbuatan yang terjadi, dan
  1. bertanggungjawab tidak lebih dari yang memang disuruhlakukan pada orang lain, walaupun orang lain itu melakukan perbuatan lebih jauh.

Keadaan orang yang disuruh tidak dapat bertanngungjawab itu, banyak kemungkinannya antara lain karena pasal 44, pasal 48, pasal 51 ayat (2) KUHP, unsur kwalitas orang yang disuruh sebagaimana disyaratkan delik pasal 413, 419, 437 KUHP dan lain-lainnya.

V. Dalam doktrin tumbuh tiga pendapat kemungkinan kerjasama untuk mewujudkan turut serta :

1)    Mereka bersama-sama melaksanakan perbuatan pidana, setidak-tidaknya memenuhi unsur perbuatan pidana ;

2)    Salah seorang memenuhi rumusan unsur perbuatan pidana, sedangkan yang lain tidak memenuhi unsur delik akan tetapi sangat penting untuk pelaksanaan perbuatan pidana ;

3)    Masing-masing tidak memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, selagi mereka bersama-sama mewujudkan delik yang bersangkutan, sehubungan dalam praktik sukar untuk membuat ukuran seberapa jauh sebagian pelaksanaan perbuatan tersebut.

Inti perbuatan turut serta melakukan ditentukan oleh adanya “kerjasama yang erat diantara peserta”   sebagaimana seharusnya secara phisik yang ternyata dari adanya kesepakatan perbuatan pembagian hasil kejahatan.

VI.          BENTUK PENGANJURAN (UITLOKING)

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa penganjuran adalah perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Perbuatan penganjuran terdapat pihak yang menganjurkan orang lain (inteklektuale dader) dan orang lain yang menjadi perantara untuk melakukan perbuatan pidana (materiale dader).

Perbuatan penganjuran seluruhnya harus memenuhi 5 (lima) syarat :

Seorang Penganjur harus memenuhi 2 (dua)syarat :

1)    ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, dan

2)    Cara menggerakkan dengan upaya-upaya tertentu yang limitatif menurut undang-undang ;

Orang yang Dianjurkan harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

1)    Pembuat materiele harus melakukan perbuatan pidana yang dianjurkan atau percobaan pidana yang dianjurkan ;

2)    Pembuat materiele harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan

3)    Pembuat materiele yang melakukan perbuatan harus ada hubungan kausal dengan upaya-upaya tertentu yang dipergunakan oleh pembuat intelektual ;

Berbagai daya upaya yang dilakukan oleh penganjur ditentukan berupa :

1)    Memberikan atau menjanjikan sesuatu, maksudnya berupa barang, uang dan segala keuntungan yang akan diterima oleh orang yang dianjurkan.

2)    Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, maksudnya pada saat dilakukannya perbuatan sungguh-sungguh ada kekuasaan martabat yang berdasarkan hukum publik, maupun hukum privat.

3)    Memakai kekerasan artinya orang yang dianjurkan tidak dapat berbuat lain seperti daya paksa.

4)    Memakai ancaman atau penyesatan, maksudnya dapat menimbulkan perasaan pada orang lain dalam keadaan bahaya atau berbuat yang tidak semestinya.

5)    Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat-alat yang dapat diperguanakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan.

VII.         Pertanggungjawaban terhadap si penganjur, hanya sebatas perbuatan yang sengaja dianjurkan saja beserta akibat-akibatnya. Namun dalam kejadian yang nyata penentuan pertanggungjawaban itu tidak mudah, berhubungan dengan adanya unsur kesengajaan atau kealfaan yang dilakukan oleh orang yang dianjurkan.

VIII.       Pengertian DOEN PLEGEN ( Menyuruh Lakukan )

Seperti yang telah dikatakan diatas, doen plegen atau menyuruh melakukan itu merupakan salah satu bentuk deelneming dari empat bentuk deelneming yang terdapat di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Ketiga bentuk deelneming lainnya adalah : 1) medeplegen, 2).uitlokken dan 3) medeplichtig yang akan dibicarakan kemudian.

Untuk adanya suatu doen plegen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Profesor SIMON syarat –syarat tersebut adalah :

  1. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP;
  2. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
  3. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang –undang bagi tindak pidana tersebut;
  4. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas ;
  5. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan ;
  6. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberiakn perintah semacam itu ;
  7. apabila orang yang disuruh melakukan  suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang –undang, yakni sebagai suatu sifat yang dimiliki oleh pelakunya sendiri.
  8. Untuk adanya suatu doen plegen itu adalah tidak perlu bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang disuruhnya melakukan sesuatu.

Hal tersebut telah diputuskan oleh HOGE RAAD di dalam arrest-nya tanggal 10 Juni 1912, W. 9355 yang telah mengatakan antara lain :

“ menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakuakan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidna. Dalam hal ini isteri seorang penjual susu telah menambah sejumlah air kedalam susu  yang telah siap diantarkan kerumah-rumah para langganan suaminya, yang tidak mengetahui bahwa susu tersebut telah dipalsukan “.

Untuk adanya suatu doen plegen itu adalah juga tidak perlu, bahwa suruhan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus diberikan secara langsung oleh middellijke dader kepada seorang materieele dader, melainkan ia dapat juga diberikan dengan perantaraan orang lain.

Demikian itu telah HOGE RAAD di daoam arrrest-arrestnya masing –masing tanggal 15 Januari 1912, W.9278 dan tanggal 25 Juni 1917, N.J. 1917 halaman 818, 10145, di mana HOGE RAAD telah mengatakan antara lain :

Pada doen plegen itu, perintah untuk melakukan suatu perbuatan itu dapat diberikan kepada orang yang disuruh melakukannya melalui seorang perantara “.

X.           PENGERTIAN UITLOKKEN ATAU MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Bentuk deelneming  yang  ketiga yang disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2KUHP adalah apa yang disebut uitlokking  atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan uitlokking itu ?

Profesor van HAMEL telah merumuskan uitlokking itu sebagai suatu bentuk deelneming atau keikutsertaan berupa :

het opzettelijk bewegen, met door de wet aangedide middelen, van een zelf-verantwoordelijk persoon tot een strafbaar feit, dat deze aldus bewogen, opzettelijk pleegt”.

Yang artinya : “kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara –cara yang telah ditentukan oleh undang- undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”.

XI.          Walaupun antara doen plegen dengan uitlokken  itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi di antara kedua bentuk deelneming tersebut juga terdapat perbedaan –perbedaan, yaitu antara lain adalah :

  1. orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam doen plegen itu haruslah merupakan orang yang niet-toerekenbaar atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melekukan suatu suatu tindak pidana dalam uitlokking itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau toerekenbaar ;
  2. b.    cara –cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doen plegen itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam uitlokking itu cara-caranya telah ditentukan secara limitatif di dalam undang- undang.

Perlu dijelaskan disini, bahwa didalam doen plegen itu yang disyaratkan bukanlah bahwa orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus merupakan orang yang ontoerekeningsvatbaar, artinya bahwa orang tersebut haruslah merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP, melainkan bahwa perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Atau dengan perkataan lain, perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu haruslah niet-toerekenbaar.

XII.         Dari rurmusan di dalam  Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP itu dapat diketahui, bahwa suatu uitlokking itu harus dilakukan dengan sengaja atau secara opzettelijk.

Dari rumusannya di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut juga dapat diketahui , bahwa opzet seorang uitlokker itu harus ditujukan kepada feitnya atau kepada tindak pidananya , yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh oarang yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut.

Dengan demikian, apabila seorang uitlokker itu menghendaki agar orang yang dianjurkan (de uitlokte) melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang di dalam Pasal 338 KUHP, maka opzet dari uitlokker tersebut haruslah pula ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa uitlokker tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP.

XIII.       Untuk adanya suatu uitlokkeritu haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat objektif, yaitu :

    1. bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu voltooid delict atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu strafbare poging atau suatu percobaan yang dapat dihukum dan;
    2. bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu uitlokking yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam  Pasal 55 ayat 1  angka 2 KUHP.

Menurut Profesor van HAMEL antara tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang tergerak oleh uitlokkingnya itu sendiri harus terdapat suatu hubungan  kausal, yang harus dibuktikan. Walaupun beliau juga mengakui bahwa untuk menyatakan terbuktinya hubungan kausal tersebut tidaklah mudah, dan biasanya arang menganggap bahwa hubungan kausal tersebut sebagai cukup terbukti, yaitu apabila secara nyata apa yang disebut “ orang yang tergerak “ itu telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang  dikehendaki oleh orang yang menggerakkan.

Di atas pernah dikatakan bahwa opzet dari seorang uitlokker itu harus ditujukan kepada feitnya atau kepada pihak tindak pidananya. Ini berarti bahwa opzet-nya itu tidak ditujukan kepada orang yang akan ia gerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana.

XIV.      Dengan demikian, maka perbuatan menggerakkan orang lain itu tidaklah perlu harus ditujukan kepada seseorang tertentu atau kepada orang –orang tertentu saja, melainkan ia juga dapat dilakukan secara umum, dalam arti ditujukan kepada orang banyak. Dan sudah barang tentu untuk menggerakkan orang –orang tersebut harus pula dipergunakan salah satu cara yang telah secara limitatif dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP. Sebab apabila tidak demikian, maka perbuatan menggerakkan orang banyak itu bukannya menghasilkan suatu uitlokking, melainkan ia akan menghasilkan suatu opruing atau suatu perbuatan menghasut seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 160 KUHP, di mana poging tot uitlokking atau percobaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana itu telah dijadikan suatu kejahatan yang berdiri sendiri.

XV.        Diatas pernah dikatakan yaitu agar seseorang uitlokker itu dapat dihukum, maka untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana itu, uitlokker tersebut harus menggunakan salah satu cara seperti yang telah disebutkan di dalam rumusan Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.

Di antara cara-cara yang harus dipergunakan oleh seorang uitlokker dalam menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana seperti dimaksudkan  di atas, terdapat beberapa cara yang sangat perlu mendapat perhatian, yaitu :

Yang pertama adalah pengguanaan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu sifatnya tidaklah boleh sedemikian rupa sehingga orang yang telah digerakkan untuk melakukan tindak pidana itu berada didalam keadaan  yang demikian, maka perbuatan orang tersebut menjadi niet-toerekenbaar atau menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, dan ini berarti bahwa orang tidak lagi berhadapan dengan suatu uitlokking melainkan dengan suatu doen plegen.

Yang kedua adalah perbuatan untuk membuat orang yang digerakkan menjadi mempunyai pandangan yang keliru. Apabila sebagai akibat pandangan yang keliru dari orang yang telah digerakkan itu, orang tersebut menjadi tidak mempunyai suatu schuld  terhadap salah satu unsur dari delik, padahal undang –undang telah mensyaratkan tentang harus adanya unsur schuld (dolus dan culpa) pada pelakunya terhadap unsur tersebut, maka perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu menjadi niet-toerekenbaar, sehingga dalam keadaan semacam itu oarng tidak lagi berhadapan dengan suatu uitlokking  melainkan dengan suatu doen plegen.

Yang Ketiga adalah yang disebut misbruik van gezag atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menunjuk arrest HODE RAAD tanggal 10 Oktober 1940 N.J. 1940 nomor : 815 yang antara lain mengatakan : “ Er is geen uitlokking van gezag wanneer de materiele handeling is verricht de dienstbetrekking niet meer bestond”.

Yang artinya : “Disitu tidak terdapat suatu uitlokking dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, apabila perbuatan material itu telah dilakukan orang, yaitu pada waktu hubungan kerja itu sudah tidak ada lagi”, Profesor SIMONS mengatakan bahwa perkataan “ misbruik van gezag itu menunjukkan adanya sifat membawah dari orang yang digerakkan terhadap orang yang telah digerakkan orang tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana.

Memang sifat membawah dari orang yang digerakkan terhadap orang yang menggerakkan dirinya untuk melakukan suatu tindak pidana itu secara tegas telah diputuskan oleh HOGE RAAD di dalam arrest-arrest-nya, masing –masing tanggal 4 Mei 1903, W. 7922 dan tanggal 6 Juni 1910, W. 9045 yang antara lain telah mengatakan :

Het misbruikte gezag kan zijn zowel ambtelijk gezag als dat van een meester over een knecht”.

Yang artinya : “ Kekuasaan yang disalahgunakan itu dapat berupa kekuasaan menurut jabatan ataupun kekuasaaan seorang majikan terhadap pembantunya”.

XVI.      Di dalam arrest-arrest-nya masing –masing tanggal 25 Juni 1917, N.J. 1917 halaman 821,W. 102927 HOGE RAAD telah memberikan putusannya yang antara lain berbunyi :

Uitlokking wordt begaan, waar de belofte is gedaan ofde last gegeven ; niet waar het uitgelokte feit wordt gepleegd”.

Yang artinya : “Suatu uitlokking itu dilakukan ditempat dimana suatu janji itu telah diberikan atau di mana suatu perintah itu telah diberikan, dan bukan di tempat dimana tindak pidana yang telah digerakkan agar dilakukan oleh orang lain itu telah dilaksanakan”.

PEMAHAMAN PENYERTAAN DALAM KUHP

Bentuk perbuatan yang diatur dalam pasal 55 KUHP antara lain, pembuat tindak pidana :

Ke-1             –    Mereka yang melakukan ( dader ) ;

–          Meyuruh lakukan ( doen plegen ) ;

–          Turut serta melakukan ( mede dader ) ;

Ke-2             Membujuk atau menganjurkan dengan cara :

–          Memberi atau menjanjikan sesuatu ;

–          Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat ;

–          Memakai kekerasan ;

–          Memakai ancaman atau kekerasan ; atau

–          Dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan ;

Bahwa dalam praktik peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh lakukan, turut melakukan, membantu atau yang menganjurkan.

a.    Melakukan perbuatan

Biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu.

b.    Menyuruh lakukan

Apabila orang yang disuruh lakukan atau sipembuat materiil            ( manus ministra ) tidak dapat dipidana karena :

  • Dipaksa,
  • tidak mampu bertanggungjawab,
  • Adanya perintah jabatan dan
  • Tidak memenuhi unsur delik,

Maka pelaku adalah orang yang menyuruh lakukan ( manus domina ). Pertanggungjawaban orang yang menyuruh lakukan dibatasi sampai apa yang disuruhnya, apabila terjadi lebih daripada yang disuruhkan, perbuatan dipertanggungjawabkan kepada pembuat materiil.

c.    Turut melakukan

Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing –masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.

d.   Menganjurkan

Menganjurkan melakukan tindak pidana pelaksanaannya dilakukan dengan perantaraan orang lain. Dalam menyuruh lakukan pembuat materiil tidak dapat dipidana, tetapi yang menganjurkan pembuat materiil dapat dipidana dengan syarat :

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu,
  2. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,
  3. memakai kekerasan,
  4. memakai ancaman atau penyesatan,
  5. memberi kesempatan ,saran atau keterangan.

Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang dipertanggungjawabkan.

Demikian artikel ini dirangkum oleh Drs.M.Sofyan Lubis, SH.  untuk diketahui oleh para Mahasiswa, peserta magang dan masyarakat luas. Semoga bermanfaat.

==============================================

 

 

 

“Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum”

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.
Dalam praktiknya antara Politik dan Hukum memang sulit dipisahkan, karena setiap suatu rezim yang sedang berkuasa disetiap negara punya “politik hukum” sendiri dalam melaksana konsep tujuan pemerintahannya khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakan-kebijakan politiknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Maka jangan heran jika di negeri ini begitu terjadi pergantian Pemerintahan yang diikuti adanya pergantian para Menteri maka aturan dan kebijakan yang dijalankannya juga ikut berganti, dan setiap kebijakan politik harus memerlukan dukungan berupa payung hukum yang merupakan politik hukum dari kekuasaan rezim yang sedang berkuasa agar rezim tersebut memiliki landasan yang sah dari konsep dan strategi politik pembangunan yang dijalankannya. Strategi politik dalam memperjuangkan politik hukum tersebut harus dijalankan dengan mengindahkan etika dan moral politik.

Adapun “Etika Politik” harus dipahami dalam konteks “etika dan moral secara umum”. Bicara tentang “etika dan moral” setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu: pertama, etika dan moral Individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral. Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial. Ketiga, etika Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Hukum yang keberadaannya merupakan produk dari “keputusan politik” dari politik hukum sebuah rezim yang sedang berkuasa, sehingga tidak bisa dihindarkan dalam proses penegakan hukum secara implisit ‘campur tangan rezim yang berkuasa’ pasti ada. Apalagi system Pemerintahan Indonesia dalam konteks “Trias Politica” penerapannya tidaklah murni, dimana antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif keberadaannya tidak berdiri sendiri. Indonesia menjalankan konsep trias politica dalam bentuk ‘sparation of powers’ (pemisahan kekuasaan) bukan ‘division of power’ (pembagian kekuasaan). Dimana tanpak di dalam proses pembuatan undang-undang peran pemerintah begitu dominan menentukan diberlakukannya hukum dan undang-undang di negeri ini.

Kenyataan ini sebenarnya dapat menimbulkan ketidak puasan rakyat dalam proses penegakan hukum di Indonesia apa lagi di sisi lain para politikus di negeri ini kurang memahami dan menghormati “etika politik” saat mereka menjalankan proses demokrasi yang selalu cenderung melanggar hukum dan aturan main yang mereka sepakati sendiri, sehingga tidak berlebihan banyak yang mempertanyakan moral politik dari para politikus bangsa ini. Ekses dari ketidakpuasan rakyat di dalam praktik demokrasi dan penegakan hukum yang terjadi selama ini telah memunculkan fenomena distrust dan disintegrasibangsa yang pada gilirannya mengancam keutuhan NKRI. Tidaklah heran sejak tahun 2001, MPR-RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dimana lahirnya TAP ini, dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman terhadap etika berbangsa, bernegara, dan beragama. Munculnya kekahwatiran para wakil rakyat di MPR tersebut terungkap sejak terjadinya krisis multidimensi yang memunculkan ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa, dan terjadinya kemunduran pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Jadi etika politik pada gilirannya punya kontribusi yang kuat bagi baik-tidaknya proses penegakan hukum di negeri ini, apalagi moral para Penegak Hukum yang sudah terlanjur bobrok, maka tidak dapat dipungkiri lengkaplah sudah runyamnya penegakan hukum di negeri tercinta Indonesia.

Maka sebelum terlanjur parah dan tidak tertolong lagi, mau tidak mau kita semua harus segera membangun moral bangsa ini, beri rakyat contoh dan suri teladan yang baik dari para Penguasa, para Politikus, para Tokoh masyarakat dan Agama, bangun system pendidikan dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan kepribadian jadi hal yang juga turut menentukan lulus tidaknya para Siswa dan Mahasiswa, tanpa budaya etika dan moral yang dimiliki generasi penerus pada gilirannya Indonesia pasti akan hancur sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat, bahkan rakyat akan merasakan nasibnya akan jauh lebih buruk daripada saat-saat rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda dahulu.

Dilema Keadilan Hukum di Indonesia

 

Membendung Keadilan Prosedural Menuju Substansial

 

oleh: Fawaidurrahman

PROLOG

Hukum merupakan sebuah aturan yang mencoba merepresentasikan pelbagai ketidak-nyamanan masyarakat terhadap segala bentuk pengingkaran terhadap norma-norma. Hukum disini lebih kepada sarana untuk melakukan control sosial, yaitu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah-laku sesuai dengan harapan masyarakat. Pada ranah praktis, sarana teersebut memerlukan semacam badan ataupun institusi yang memang conern terhadap permasalahan hukum.

Namun demikian, hukum disini tampak statis disebabkan hukum sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan dan kaedah-kaedah yang ada. Sedangkan problem masyarkat dinamis,selalu bergulis seiring perubahan yang tidak bisa dibendung. Hal inilah sebennarnya yang menjadi pemicu keharusan adanya penyesuaian pada tubuh hukum dan institusi hukum itu sendiri dalam mengkaji substansi dari hukum itu sendiri.

Selama ini hukum hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya procedural bukan keadilan substansial. Dalam hal ini, keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang an-sich. Sepanjang bunyi UU terwujud, tercapailah keadilan secara formal! Apakah secara materiil keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (virtue) bagi banyak pihak? Para penegak keadilan prosedural tidak memedulikannya. Mereka, para penegak keadilan prosedural itu, biasanya tergolong kaum positivistik dan tidak melihat betapa masyarakat tidak merasakan keadilan yang sejatinya hukum merupakan sarana mewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalitas.

Banyak kasus-kasus putusan hakim yang tidak mencerminkan substansi keadilan hukum dimana beberapa dekade balakangan ini mewarnai media pewartaan nasional. Semisal kasus Ibu Minah dengan Semangkanya, atau kasus Prita—walaupun sudah dibebaskan dari gugatan—serta kasus-kasus lainnnya. Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas. Betapa pun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang, dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan.

Ironisnya, seringkali keadilan hukum Indonesia cenderung milik para penguasa, minimal orang kuat. Sehingga jargon masyarakat terhadap hukum di Indosian memang benar adanya bahwa hukum akan kuat ketika melawan orang lemah, akan tetapi ia akan lemah ketika berhadapan dengan orang kuat (ex; orang kaya-penguasa). Atau bahkan sekedar menjadi mainan para penegak hukum itu sendiri.

PROBLEM KEADILAN HUKUM UNTUK RAKYAT

Meskipun secara konseptual idealisme yang terkandung dalam keadilan substantif lebih adiluhung daripada yang terkandung dalam keadilan prosedural, upaya mewujudkan keadilan substantif akan berbenturan dengan perihal kepastian hukum (equity). Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Namun demikian, penulis tidak akan berpanjang lebar membahas perlbagai teori keadilan yang, melainkan akan lebih menyentuh pada wilayah substantif dimana segala bentuk keadilan yang merupaka manifesto dari gejala masyarakat yang mengupakan kejerahteraan yang tercerahkan. Keadilan yang tidak pandang status.

Dalam rangka memenuhi keadilan substantif tersebut, hemat penulis, perlu adanya upaya mengembalikan hukum itu pada tujuan yang benar-benar ideal; menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa melihat status dari masyarakat itu sendiri. Hukum dalam hal ini harus melihat sistem nilai yang ada dalam masyarat, buka sistem politik.

Sebab, belakangan ini masyarakat merasa tidak merasakan kesejateraan itu dari hukum yang bergulir di Indonesia. Hal tersebut semisal dengan adanya gerakan sejuta facebook untuk mendukung KPK ketika beberapa tempo kemarin konflik dengan polri, atau gerakan koin untuk prita, dan pelbagai aksi masyarakat lainnya yang menampakkan kekecewaan mereka terhadap hukum, institusi hukum di Indonesia.

“Hukum” di mata masyarakat sudah tidak mempunya wibawa samasekali ketika hukum itu tidak ditaati oleh masyarakat. Sedangakan pada umumnya, hukum harus mempunyai kewibawaan sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang ada di bawah hukum itu sendiri. Sejatinya, wibawa hukum tidaklah terletak dalam kekuasaan pemerintah yang menciptakannya. Sebab, jika demikian, hukum itu akan ditakuti bukan dihormati.

Dus, Wibaha itu ada pada hukum itu sendiri. Sebab, hukum itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar prinsi keadilan (yang sebagian diambil dari norma kesusilaan dan sebagiannya diambil dari norma agama).

Tidak selesai pada satu titik tersebut. Perjalan hukum di Indonesia sangat menuntut adanya kesadaran hukum semua pihak. Sebab, sebaik apapun suatu sistem tanpa ditopang/didukung oleh individu yang baik pula, idealisme untuk menciptakan keadilan hukum substansial hanya akan menjadi misionis-utopis.

Dengan pola pengaturan yang demikian, diharapkan hukum tetap mempunyai wibawa yang dihormati dan pada ranah selanjutnya dapat dipatuhi oleh masyarakat semua kalangan. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi jika masyarakat belum merasakan kesejahteraan yang dihasilkan dari adanya hukum itu sendiri.

EPILOG

Transformasi sistem nilai dalam praktek pemutusan sebuah hukum masih perlu untuk dikaji secara kontekstual. Dengan tidak menutup formula hukum formal, merekonstruksi pemahaman modern terhadap fleksibelitas hukum itu sendiri. Sehingga kita akan menemukan pengertian, implementasi Hukum yang inklusif dan tetap elastis pada zaman modern saat ini yang banyak tersentuh dengan problematika sosial yang baru pula.

Dengan demikian, akan tampak bahwa hukum akan lebih berarti guna apabila ia dibiarkan hidup berkembang bebas di masyarakat, menjadi etika, sarana kontrol, dan pembebasan, serta emansipasi sosial, dan bukan sebaliknya. Sehingga, yang tercipta adalah hukum yang memang menyejarterakan rakyat dan tidak terjebak dengan faktor self interest yang dapat mencoreng wibawa hukum itu sendiri.

Akhirnya, apologia prolibro suo, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempunaan. Dengan demikian, penulis mengharap kritis-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya.

REFERENSI:

Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, cet II. 2008

Friedrich, Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah. Yogyakarta: kanisius, cet VIII, 1995.

Iskandar, Muhaimin. Melampaui Demokrasi. Yogyakarta: KLIK.R, 2006

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, 1983