“Menunda Pajak dan Mengangsur Pajak”

By dudi, on August 21st, 2011
 Powered by Max Banner Ads

Ketentuan tentang penundaan pembayaran pajak sebenarnya sama dengan ketentuan tentang pengangsuran pembayaran pajak. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak selalu disebut bersamaan dalam peraturan yang sama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tatacara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak.

“Quo Vadis Keadilan Pajak”

Putusan Mahkamah Agung memenangkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) atas upaya peninjauan kembali yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak telah menimbulkan beragam reaksi berbagai pihak. Rudy Satrio, misalnya, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap KPC tetap bisa dilanjutkan. Alasannya, sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2010 yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan KPC.

“Politik Hukum Kewenangan Pajak”

 Kekuasaan pajak tak lepas dari sejarah pemungutan

Tampaknya kekesalan atau kemarahan masyarakat atas merebaknya kasus perpajakan di media massa, telah menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar misalnya soal kewenangan atau kekuasaan institusi pajak. Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin, pernah mempertanyakan besarnya kewenangan Ditjen Pajak yang meliputi bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dirangkap menjadi satu. Pertanyaan tersebut tentu merupakan hal yang wajar.